Bupati Barito Utara kecewa RDP DPRD terkait kelistrikan

Bupati Barito Utara kecewa RDP DPRD terkait kelistrikan

Barito Utara, 11 Agustus 2023 – Bupati Barito Utara Nadalsyah merasa kecewa dengan adanya rapat dengar pendapat (RDP) DPRD setempat terkait masalah listrik PLN yang dihadiri anggota Komisi VII DPR RI Willy M Yoseph pada Selasa (8/8) di gedung DPRD setempat.

“Terkait reses, yang dihadiri anggota DPR bapak Willy M Yoseph, kemarin mengadakan RDP dengan DPRD Barito Utara terkait masalah kelistrikan, dan saya selaku Bupati Barito Utara agak kecewa sedikit atas pernyataan yang disampaikannya,” kata Bupati Nadalsyah kepada awak media usai pencanangan Desa Sadar Kerukunan di Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kamis.

Menurut Nadalsyah, apa yang ditandatangani dan disepakati itu merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2022, dan bukan dari hasil reses pada hari itu.

“Tidak mungkin, kemarin tanda tangan hasil resesnya, hari ini ada pembangunannya, kan tidak mungkin. Dan ini sudah berjalan, di mana sembilan desa tersebut sudah ada dipasang tiang listrik,” tegas Nadalsyah.

Kenapa di RDP tersebut ada kesepakatan, kata dia, bahwa sembilan desa tersebut sudah dialiri listrik, padahal itu merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada 2022.

Adapun sembilan desa yang pada tahun ini akan dialiri listrik yaitu di wilayah Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Teweh Baru yaitu, Desa Jamut, Liju, Sei Liju, Mampuak I, Mampuak II, Sampirang I, Desa Sikui, Panaen dan Sabuh.

“Jangan sampai apa yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah dan kalau reses cari inovasi-inovasi apa yang bisa membantu Pemkab Barito Utara, bukan istilahnya mendorong yang sudah diusulkan oleh pemkab,” ucap Nadalsyah.

Nadalsyah mengatakan seperti kelangkaan gas bersubsidi 3 klogram, apa tindakan dari Komisi VII DPR RI yang khusus membidangi itu. Cari jalan keluarnya, kalau operasi pasar, Pemkab Barito Utara juga sudah melaksanakan operasi pasar.

“Jadi kalau melaksanakan reses di daerah, cari inovasi yang bisa membantu pemerintah daerah, bagaimana ketidakmampuan daerah agar dibantu dan ditopang pusat untuk bisa istilahnya seperti kelangkaan elpiji 3 kg ini,” jelas dia.

Pemkab Barito Utara, kata dia, lagi tidak diam terhadap kelangkaan dan mahalnya harga elpiji 3 kg maupun kelangkaan kelistrikan bagi desa-desa di daerah ini. 

“Pemkab Barito Utara akan terus berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat di daerah ini,” demikian Nadalsyah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *