DPRD Barut Panggil pihak Perusahaan Tambang atas dugaan pencemaran lingkungan

DPRD Barut RDP dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang

Barito Utara, 16 Mei 2023 –
DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan oleh sejumlah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah Kecamatan Lahei dan Lahei Barat.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tajeri dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Eveready Noor, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Inriaty Karawaheni, Camat Lahei Barat Adi Suwarman, Camat Lahei Anwar Sadat dan empat kepala desa di Kecamatan Lahei Barat dan Lahei di Muara Teweh, Selasa.

Untuk perwakilan dari perusahaan dihadiri PT Tamtama Perkasa, PT KTC, PT Barito Putra, PT Barito Pasifik, PT Arsy Nusantara, PT Permata Indah Sinergi, PT Hilcon, PT Victor Dua Tiga Mega dan CV LBS.

Kepala Desa Benao Hilir Kecamatan Lahei Barat, Astronot menyampaikan bahwa terkait adanya dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan batu bara di daerahnya. 

“Selain pencemaran lingkungan warga masyarakat di desa juga mengelukan soal kesenjangan tenaga kerja lokal di perusahaan di daerah setempat,” kata Astronot.

Sementara Kepala Desa Muara Pari Kecamatan Lahei, Mukti Ali mengatakan bahwa pihak Pemdes Muara Pari menerima adanya laporan dari warga masyarakat terkait pencemaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang batu bara yaitu PT Tamtama Perkasa.

Kades Muara Pari Mukti Ali menyatakan siap membuktikan adanya pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan di wilayahnya. 

“Kami selaku Pemdes Muara Pari siap untuk membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan di desa ini,” kata dia.

Menanggapi pernyataan dari Kades Muara Pari Mukti Ali, perwakilan dari PT Tamtama Perkasa Widiarsono menyampaikan bahwa kalau saat ini perusahaan telah mengaktifkan lima kolam penampungan, di mana setiap bulannya diadakan pelaporan. 

“Setiap bulan kami ada menerima laporan dari penampungan itu,” katanya.

Menurut dia, apa yang disampaikan oleh warga masyarakat terkait masalah pencemaran itu pada kenyataannya masih dinilai normal. 

“Terkait dengan tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan saat ini sudah mencapai 70 persen direkrut dari tenaga lokal,” kata Midiarsono.

Ia menambahkan bahwa puluhan desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan tidak semuanya bisa terakomodir untuk perekrutan tenaga kerja lokal. 

“Belum semua tenaga kerja lokal yang kami rekrut,” kata dia.

Setelah melalui paparan dari sejumlah pihak serta diskusi yang berlangsung hampir empat jam lebih, RDP ini akhirnya menghasilkan empat poin kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu, penyelesaian masalah antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di desa sebaiknya dimusyawarahkan di tingkat desa dengan melibatkan pihak kecamatan.

“Kedua, Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara akan melakukan kroscek lapangan berkaitan dengan laporan masyarakat mengenai pencemaran lingkungan,” kata Tajeri saat membacakan kesimpulan RDP ini.

Selanjutnya poin ketiga, semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Lahei dan Lahei Barat harus memperhatikan penerimaan atau rekruitmen tenaga kerja khususnya skill dan non skill.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *